Bagaimana mens rea mempengaruhi putusan hakim dalam kasus pidana ?

Penulis : Rahmad Parsaulian Siregar, S.H., M.H

Mens rea, atau niat jahat, memainkan peran penting dalam putusan hakim dalam kasus pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berikut adalah beberapa cara mens rea mempengaruhi putusan hakim dalam kasus pidana:

1. Pertanggungjawaban Pidana: Mens rea adalah unsur subjektif yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Jika mens rea tidak ada, maka seseorang tidak dapat dipidana, meskipun telah melakukan tindak pidana objektif (actus reus).
2. Klasifikasi Tindak Pidana: Mens rea digunakan untuk membedakan antara tindak pidana yang sengaja dilakukan dan tindak pidana yang tidak sengaja. Hal ini mempengaruhi klasifikasi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku.
3. Pengujian Mens Rea: Dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum, mens rea sering diuji untuk menentukan apakah pelaku memiliki niat jahat yang melandasi perbuatannya. Ini penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana diberikan secara adil dan proporsional.
4. Kasus-Kasus Spesifik: Dalam beberapa kasus, mens rea menjadi faktor kritis dalam putusan pidana. Misalnya, dalam kasus korupsi, mens rea dapat menentukan apakah korupsi dilakukan dengan niat jahat atau tidak.
5. Perdebatan dan Kontroversi: Ada perdebatan tentang apakah semua tindak pidana harus memiliki mens rea. Beberapa argumen mengatakan bahwa tindak pidana yang tidak sengaja, seperti ketidakhati-hatian, juga dapat dipidana tanpa mens rea.

Mens rea memainkan peran sentral dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan mempengaruhi klasifikasi, pengujian, dan sanksi pidana.

Dan Apakah ada kasus di mana mens rea dianggap tidak ada meskipun ada bukti kuat ?

Ya, ada beberapa kasus di mana mens rea dianggap tidak ada meskipun ada bukti kuat.

• Kasus Drg. Cholil: Dalam putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/PID.SUS/2012, Terdakwa Drg. Cholil tidak memiliki niat jahat (mens rea) meskipun melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Ia tidak menerima atau menikmati hasil dari rekanan dan perbuatan tersebut bermanfaat bagi pasien. Namun, ia tetap dihukum dengan pidana 1 tahun
• Kasus Burhanuddin Abdullah: Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah tidak diharuskan membayar uang pengganti karena tidak ditemukan fakta hukum bahwa ia memperoleh bagian dari pengeluaran uang Rp100 miliar. Meskipun demikian, ia tidak menikmati hasil korupsi tersebut dan suasana batinnya belum siap karena baru menjabat sebagai Gubernur BI dua minggu sebelumnya. Hal ini mempengaruhi hukumannya
• Kasus Hotasi Nababan: Dalam kasus penyewaan pesawat oleh PT MNA yang dilakukan oleh Hotasi Nababan, KPK menyimpulkan tidak ada indikasi tindak pidana korupsi karena tidak ditemukan niat jahat (mens rea)