Artikel

Dasar hukum pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa sumber utama, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan: Undang-Undang Perkawinan...

Hukum dan masyarakat membedakan anak menjadi “anak sah” dan “anak luar kawin”. Pembedaan ini membawa dampak secara hukum. Anak-anak sah mendapatkan hak pemeliharaan dan hak mewaris dari kedua orangtuanya, tetapi anak luar kawin hanya mendapatkan hak dari ibunya dan...

Dalam banyak kasus, terkadang untuk mencairkan atau mengurus asuransi jiwa dari pasangan yang telah meninggal dunia (almarhum), pihak perusahaan asuransi membutuhkan penetapan putusan pengadilan. Sedangkan bila terdapat anak yang masih dibawah umur atau belum mencapai...

Salah satu kewenangan pengadilan negeri adalah memutus permohonan pengangkatan wali anak yang masih dibawah umur khususnya untuk yang bergama non islam seperti kristen, katolik, hindu, budha atau konghucu. Adapun tujuan pengangkatan wali anak dibawah umur yaitu agar...

Prosedur pencabutan perwalian anak dibawah umur di Pengadilan Agama melibatkan beberapa langkah yang penting untuk dipahami. “ Pencabutan perwalian anak dibawah umur dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh pihak yang...

Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Isbat nikah bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah...